Pemberian Izin Menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2003.

Prosedur :

1. Laporan dari dinas perihal izin menjadi pengurus/anggota partai politik.
2. Penelitian berkas.
3. Pemanggilan.
4. Proses Keputusan pemberian izin menjadi pengurus/anggota partai politik.

Kelengkapan Administrasi :

1. Permohonan izin menjadi pengurus/anggota partai politik.
2. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS bermaterai Rp. 6.000,-
3. FC. SK terakhir.